Friday, September 23, 2011

STRATEGI LAUD DAN 31-33-34

Gbr 38: Pencapaian
SEBENARNYA ... 66 tahun yang lalu telah tersedia strategi untuk membuat NKRI menjadi makmur, bahkan menjadi Negara Adi Daya. Jika NKRI makmur, secara otomatis kita juga semua terangkat, menjadi makmur. Salah satu strateginya adalah strategi LAUD dan 31-33-34. Apakah itu? Artikel berikut ini mengungkapkannya bagi kita semua*).







*) The sources of all pictures displayed are acknowledged at the end of the essay.
 

Thursday, September 1, 2011

PANCASILA DAN UUD 1945: SEBUAH CETAK BIRU MENUJU INDONESIA RAYA*)
oleh:
D.C. Ginting, Angkatan 1984 - ITB


Apakah Kita Benar-benar Merdeka?

Kita, INDONESIA, merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi saat ini kita telah merdeka lebih dari 65 tahun. Pertanyaannya sekarang adalah apakah kita benar-benar merdeka? Untuk mengetahui apakah kita benar benar merdeka atau sedang mengarah kepada kemerdekaan yang sesungguhnya, adalah perlu untuk melihat indikator atau tolok ukur apa yang akan kita gunakan untuk menilainya. Jika kita kembali kepada tanggal 18 Agustus 1945, maka ada dua ”patokan” untuk menilai apakah kita sudah benar-benar merdeka, yaitu Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Gbr 1: Garuda Pancasila
Alinea kedua Pembukaan (Preambule) UUD 1945 jelas mencatat bahwa perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia. Dasar dari pernyataan kemerdekaan ini adalah keinginan untuk supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas (alinea ketiga Pembukaan UUD 1945).

Visi Para Pendiri Negara

Di balik pintu gerbang kemerdekaan tersebut terdapat VISI dari Para Pendiri Negara (Founding Fathers) yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (alinea kedua Pembukaan UUD 1945). Dengan kata lain, target, tujuan, harapan atau keinginan dari hasil perjuangan keras yang tanpa henti, bahkan sampai dengan mengorbankan begitu banyak darah yang tercurah, adalah terbentuknya sebuah Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Sebagai satu kesatuan, hal ini dijabarkan melalui sila-sila Pancasila dan pasal-pasal UUD 1945. Pancasila dan UUD 1945 menyiratkan ‘petunjuk’ atau strategi bagaimana mencapai target tersebut.

Ketuhanan Yang Maha Esa dan Implikasinya

Ketuhanan Yang Maha Esa (KYME) sebagai sila pertama Pancasila mendeklarasikan bahwa Negara Indonesia mengakui bahwa Tuhan Yang Maha Esa (TYME), Pencipta alam semesta, bumi dan segala isinya, itu ADA dan NYATA. Sila pertama ini secara sadar juga mengakui bahwa terbentuknya Negara Indonesia adalah oleh karena seizin TYME. Tanpa izin TYME, tidaklah mungkin Negara Indonesia ada di muka bumi ini. TYME juga yang telah menentukan batas-batas kediaman Negara Indonesia.

Gbr 2: Sila Pertama
Pencantuman KYME sebagai sila pertama, menyiratkan pengakuan bahwa, sebagaimana para pujangga Yunani ribuan tahun lalu mengatakan, semua manusia, termasuk manusia Indonesia, berasal dari keturunan TYME. TYME yang memberikan hidup dan nafas kepada semua orang.

Dengan demikian, kedudukan manusia, termasuk manusia Indonesia, adalah sederajat dengan sesamanya di muka bumi Indonesia ini maupun dengan sesamanya di belahan bumi lainnya. Kenyataan ini telah membuat Para Pendiri Negara memulai Pembukaan (Preambule) UUD 1945 dengan pernyataan “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan”.

Sila pertama, KYME, juga menyiratkan bahwa adanya PENGAKUAN akan adanya lebih dari satu agama, yang sudah ada di muka bumi Indonesia ini, sebelum tanggal 17 Agustus 1945, yang mengakui akan keberadaan TYME. Konsekuensi logisnya adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dan tidak mungkin mendasarkan dasar negaranya dari hanya satu agama saja. KYME juga menyiratkan bahwa kita tidak mengakui ateisme.

Gbr 3: Tuhan itu Ada dan Nyata
Yang tidak kalah pentingnya juga adalah, dengan mencantumkan KYME sebagai sila pertama Pancasila, maka Negara Indonesia menerima kepercayaan dan atau penugasan yang diberikan TYME, sesuai dengan batas-batas kediaman Negara Indonesia, untuk menguasai, menaklukkan dan mengelola bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Kepercayaan dan atau penugasan ini tentunya menyiratkan tanggung jawab untuk dengan sebaik-baiknya dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyatnya (pasal 33 ayat 3 UUD 1945); untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (alinea keempat Pembukaan UUD 1945).

Karena ini sifatnya kepercayaan penugasan untuk bertanggung jawab, tentunya suatu saat kelak, kita harus percaya bahwa TYME akan meminta pertanggung-jawabannya. Tidaklah mengherankan, jika Para Pendiri Negara, melalui penjelasan tentang Undang Undang Dasar Negara Indonesia yang telah tidak berlaku lagi berdasarkan aturan tambahan pasal II UUD 1945 (penjelasan UUD), menyatakan bahwa “Pokok pikiran yang keempat yang terkandung dalam “pembukaan” ialah negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”.

Implikasi berikutnya, yang tentunya siapapun tidak mengharapkan, tetapi harus diungkapkan adalah jika TYME yang telah memberikan kepercayaan penugasan untuk bertanggung jawab beserta waktu dan kesempatan untuk mengelola, tetapi tetap juga tidak dapat memakmurkan rakyat Indonesia, maka kita harus menyadari bahwa TYME adalah Tuhan Yang Maha Kuasa yang bisa saja dengan mudah memberikan penugasan untuk mengelola bumi Indonesia dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya kepada bangsa lain.

Sila pertama mendasari, mengilhami, menyinari dan menaungi sila-sila berikutnya dari Pancasila. Dengan mengakui bahwa semua manusia di muka bumi ini adalah sederajat, maka setiap orang Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan beradab (Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab).

Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab dan Implikasinya

Kemanusiaan yang adil mempunyai dua sisi pengertian. Pengertian pertama adalah sebagai konsekuensi logis pengakuan akan KYME, bahwa semua manusia, termasuk manusia Indonesia, tidak peduli ras, suku dan agamanya, adalah sederajat. Pasal 28 UUD 1945 menjabarkannya dengan lebih rinci.
Gbr 4: Sila Kedua

Keadilan sama sekali tidak menghilangkan kesempatan untuk berkompetisi secara sehat. Keadilan juga bukan bermaksud menyatakan bahwa semua rakyat Indonesia harus memiliki penghasilan yang sama rata. Ini bukanlah paham yang dimaksudkan oleh Pancasila. Kompetisi sehat yang dimaksud adalah memberikan kesempatan yang sama kepada semua rakyat Indonesia. Justru kompetisi yang sehat sangat diperlukan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi.

Pengertian yang kedua adalah bahwa dalam interaksinya dengan sesama manusia, maka perlu dibuatkan suatu aturan main (hukum) untuk menjaga ketertiban, keteraturan dan keharmonisan. Aturan main atau hukum yang diharapkan adalah yang tentunya berkeadilan, tidak berat sebelah dan diterapkan tanpa memandang bulu. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menjelaskan hal dimaksudkan ini sebagai berikut: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Gbr 5: HAM
Keadilan berbicara bukan saja mengenai Hak Asasi Manusia, tetapi tidak kalah pentingnya adalah Kewajiban Asasi Manusia. Pasal 28J ayat 2 UUD 1945 menggaris bawahi bahwa “… setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan … dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan …”. Bahasa sederhananya adalah, penuhi dahulu kewajibanmu, maka hakmu atau keberadabanmu akan diakui dan dihormati.

Gbr 6: HAM & KAM
Hak Asasi Manusia itu penting, bahkan mutlak (absolute), tetapi sejajar dengan itu Kewajiban Asasi Manusia juga penting dan mutlak (absolute). Hak Asasi Manusia dan Kewajiban Asasi Manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan!

Mungkin supaya mudah dimengerti, penerapan praktisnya adalah sebagai berikut: Seorang Petani yang bekerja keras, haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan.

Keberadaban dapat diperoleh melalui dua jalan. Jalan pertama adalah melalui agama dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Jalan kedua adalah melalui pengajaran dan pendidikan.

Negara berdasar atas KYME (pasal 29 ayat 1 UUD 1945). Dengan demikian, orang yang mendasarkan kehidupannya atas KYME serta menerapkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya, seyogyanya merupakan seseorang yang beradab.

Sementara dari sisi agama, “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (pasal 29 ayat 2 UUD 1945), maka dari sisi pendidikan dan pengajaran, pemerintahlah yang berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang undang (pasal 31 ayat 3 UUD 1945) dan pemerintah jugalah berkewajiban memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia (pasal 31 ayat 5 UUD 1945).

Persatuan Indonesia dan Implikasinya

Gbr 7: Sila Ketiga
Karena Negara Indonesia berdasar atas KYME menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, maka sekalipun Negara Indonesia terdiri lebih dari 17.000 pulau dengan berbagai suku, ras dan agamanya, konsekuensi logisnya adalah Persatuan Indonesia, sebagai sila ketiga Pancasila, bukanlah sesuatu yang mustahil, tetapi benar-benar dapat diwujudkan.

Namun demikian, perlu ditegaskan di sini, bahwa Persatuan Indonesia bukanlah hanya semata-mata perwujudan ketidakmustahilan dari berbagai keanekaragaman untuk tetap berada dalam sebuah wadah yang bersatu (Bhinneka Tunggal Ika), tetapi juga perwujudan dari kesatuan batas-batas kediaman secara geografis Negara Indonesia di muka bumi ini.

Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik (pasal 1 ayat 1 UUD 1945) yang merupakan sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang (pasal 25A UUD 1945) serta khusus mengenai bentuknya sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak dapat dilakukan perubahan (pasal 37 ayat 5 UUD 1945).

Maka dalam konteks Persatuan Indonesia, wilayah Negara Indonesia yang terang benderang (jelas) batas-batasnya adalah menjadi sangat amat penting. Mengapa? Karena Persatuan Indonesia adalah salah satu Dasar Negara dan tanpa kejelasan batas-batasnya, tentunya akan berpengaruh kepada kejelasan Persatuan Indonesia.

Gbr 8: NKRI: dari Sabang sampai Merauke
Dengan demikian, jika masih ada ketidakjelasan batas-batas NKRI ataupun silang pendapat dengan negara-negara tetangga yang terkait, maka hal ini harus menjadi prioritas utama untuk segera, pada kesempatan pertama, diselesaikan, tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa, tetapi tetap mengikuti ketentuan internasional yang berlaku. Pijakan berpikirnya adalah kita cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan.

Kedaulatan bangsa adalah mutlak dan bukanlah sesuatu yang bisa ditawar-tawar. Bagaimanapun mesranya hubungan dengan negara-negara tetangga, prioritas utama adalah tetap kepentingan Nasional, baru kemudian kepentingan regional dan akhirnya kepentingan internasional. Ini sejalan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia (1) yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, …”. “Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial” adalah alasan terakhir pembentukan suatu Pemerintah Negara Indonesia.

Selanjutnya, sila ketiga Pancasila menyiratkan pula bahwa segala usaha pembangunan, pertahanan dan keamanan di wilayah NKRI ditujukan untuk, selain menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila), tetapi juga untuk semakin memperkokoh persatuan dan kesatuan Negara Indonesia.

Negara Indonesia, secara geografis, adalah negara lautan yang di tengah-tengahnya terdapat banyak pulau, besar maupun kecil, tidak berhuni maupun berhuni. Luas lautannya lebih luas lebih dari 1,5 kali luas daratannya. Luas udaranya, tentunya, sama dengan jumlah luas lautan ditambah dengan jumlah luas daratannya. Tanpa ketangguhan di laut dan udara, maka Persatuan Indonesia adalah Persatuan Indonesia yang keropos.

Maka dari sisi strategi pembangunan, pertahanan dan keamanan NKRI, kenyataan lapangan ini sebenarnya dapat diartikan bahwa, jika ”terpaksa” harus diurutkan, prioritas pertama seharusnya diberikan kepada LAUT, kemudian UDARA dan akhirnya DARAT. Udara di tempatkan di tengah, karena berfungsi sebagai pengikat dan perekat laut dan darat. Strategi prioritas ini kita sebut sebagai strategi LAUD (laut, udara, darat).

Strategi Prioritas LAUD: LAut, Udara, Darat

Pembangunan industri kelautan (sea-related industries) termasuk dengan pertahanan dan keamanannya menjadi keharusan untuk dijadikan prioritas utama. Tak terlupakan juga tentunya, pembangunan industri pariwisata laut yang seharusnya digalakkan untuk menambah cadangan devisa negara.

Gbr 9: Laut Indonesia yang Indah dan Kaya akan Ikan
Sosialisasi dan penerapan strategi LAUD akan dengan sendirinya mendorong rakyat Indonesia untuk menyebar ke berbagai pulau, sehingga akhirnya tidak hanya berkonsentrasi di satu pulau saja. Dengan penyebaran penduduk ini, tentunya akan menstimulasi pembangunan transportasi udara dan laut. Pembangunan industri kelautan akan mendorong pembangunan industri pendukung di daratan dan sekaligus akan mempercepat pembangunan infrastuktur di darat.

Gbr 10: Pesawat Terbang
Persatuan Indonesia dengan demikian akan semakin kokoh dan Indonesia akhirnya menjadi tangguh di LAUD. Strategi LAUD juga dengan sendirinya akan mendidik manusia Indonesia sejak dini untuk berwawasan Nusantara, sementara tetap bertindak lokal, sesuai dengan posisi masing-masing geografis mereka.

Gbr 11: Kapal Laut
Industri perkapalan dan pesawat terbang untuk tujuan transportasi komersial maupun pertahanan/keamanan seharusnya juga menjadi prioritas utama guna menjangkau seluruh pelosok Indonesia, sehingga hubungan antar pulau menjadi semakin “tanpa batas (bordeless)”.

Penerapan Strategi LAUD

Mari kita berpikir praktis sekarang melalui sebuah contoh. Katakanlah salah satu pembangunan industri kelautan adalah pembangunan industri perikanan yang berencana, terorganisir dan dikelola dengan baik. Masa dari lebih 230 juta penduduk Indonesia, kita tidak dapat menemukan para ahli perikanan yang mampu untuk melakukannya!?! Jelas tidak mungkin! Dengan kata lain, pembangunan industri perikanan berencana, teroganisir dan dikelola dengan baik adalah sesuatu yang tidak mustahil! Jika diimplementasikan dengan baik, maka akan dihasilkan ikan-ikan yang sehat dan bergizi yang selanjutnya, akan dikonsumsi oleh rakyat Indonesia dengan harga yang terjangkau. Hasilnya adalah rakyat yang cerdas untuk meningkatkan kemampuan kreativitas dan inovasinya guna menggerakkan perekonomian di darat, sehingga pembangunan industri di daratpun akan semakin pesat, mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan dan industri lainnya.

Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Implikasinya

Gbr 12: Sila Keempat
Pernyataan, ”Masa dari lebih 230 juta penduduk Indonesia, kita tidak dapat menemukan para ahli perikanan yang mampu untuk melakukannya!?! Jelas tidak mungkin!!” sebenarnya menyiratkan suatu makna yang dalam dari implementasi sila keempat Pancasila: ”Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan”. Yang dimaksud adalah sebagai berikut: para ahli perikanan merupakan perwakilan rakyat, oleh karena ”hikmat kebijaksanan” yang mereka miliki, dalam konteks ini adalah keahlian di bidang perikanan. Mereka bertindak, atas nama rakyat, membangun strategi dan konsep, katakanlah, industri perikanan semesta. Rakyat sebagai pendukung dan pada akhirnya sebagai pelaksananya (implementors). Jadi konsep permusyawaratan/perwakilan bukannya hanya semata-mata mengacu kepada, misalnya, anggota DPR sebagai wakil rakyat atau DPR sebagai perwakilan rakyat, tetapi berlaku juga di dalam segala segi kehidupan berbangsa dan bertanah air.

Ideologi ini sangat penting dihayati, terutama oleh ”para perwakilan” agar mereka menyadari bahwa mereka ”terpilih” untuk mewakili, bukan untuk golongan, faksi atau kelompok tertentu, tetapi untuk mewakili kepentingan seluruh lapisan rakyat Indonesia. Inilah Demokrasi Pancasila. Inilah salah satu perwujudan dari Gotong Royong (Total Participation) dan pasal 33 ayat 1 UUD 1945: “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Inilah bentuk implementasi dari Ekonomi Kerakyatan. Para ahli perikanan, dalam contoh di atas, yang meng”gotong”, bertindak atas nama rakyat, untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa (alinea keempat Pembukaan UUD 1945), sedangkan rakyat pada umumnya yang me”royong”, yang mendukung dan yang mengimplementasikan strategi dan konsepnya. Peran Pemerintah Negara Indonesia dengan demikian sangat penting untuk bertindak sebagai motor penggerak, fasilitator dan stimulator utama.

Strategi LAUD dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Gbr 13: Sila Kelima
Dari sisi manajemen negara untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sila kelima Pancasila), maka strategi prioritas LAUD perlu diurai dengan rinci dan kemudian disusun berdasarkan kebutuhan mendesaknya (urgency), dikaitkan dengan fungsi waktu (skala prioritas). Penetapannya berdasarkan prioritas (jangka pendek, menengah dan panjang) dan ditetapkan, jika berdasarkan pasal 3 UUD 1945 tanggal 18 Agustus 1945, oleh MPR dalam garis-garis besar daripada haluan negara (GBHN). Namun demikian, jika berdasarkan (amandemen) UUD 1945 tanggal 10 Agustus 2002, pasal 3 ini sudah berubah isinya. Alangkah baiknya, jika hal ini ditinjau kembali. Mungkin diusahakan dengan mekanisme tertentu, karena GBHN bagaimanapun sangat penting, berfungsi sebagai haluan (acuan) bagi, khususnya Pemerintah Negara Indonesia, terlepas siapapun Presidennya.

3 Bahaya Laten: Perpecahan/Pemecah-belahan, Penyalahgunaan Kekuasaan, Korupsi

Gbr 14: Korupsi Menyebabkan Kerusakan Moral dan Mental
Persatuan Indonesia erat sekali kaitannya dengan Pembangunan Indonesia. Bahkan dapat dikatakan bahwa Pembangunan Indonesia yang berkesinambungan dan meningkat (continuous improvement) merupakan bukti implementasi nyata dari Persatuan Indonesia. Jika tidak ada pembangunan atau kalaupun ada, tetapi berjalan lambat (stagnant), maka penyebabnya dapat dikategorikan dalam 3 penyebab. Pertama, perpecahan atau pemecah-belahan, baik sumbernya berasal dari dalam dan atau luar negeri. Kedua, penyalah-gunaan kekuasaan/wewenang yang biasanya diikuti dengan penerbitan kebijakan-kebijakan yang tidak tepat dan tidak selaras dengan Pancasila dan UUD 1945. Kebijakan-kebijakan ini kemudian menjadi tameng untuk pembenaran penyalahgunaan kekuasaan/wewenang. Ketiga, korupsi. Yang paling berbahaya dari korupsi ialah kerusakan moral dan mental bangsa. Dimulai dari satu orang atau sekelompok kecil orang, kemudian merebak ke lingkarannya, selanjutnya kelompok yang lebih besar, lalu menjalar seperti kanker ganas ke seluruh pelosok Indonesia untuk merusak segala sendi kehidupan bangsa. Martabat manusia akhirnya berada di titik paling rendah, mungkin hanya setingkat lebih tinggi dari hewan, karena “mudah dibeli”. Dari sisi strategi penguasaan wilayah atau sebuah negara lain, korupsi adalah senjata yang paling murah untuk “menguasai”. Pihak luar dengan mudah menyuntikkan “aturan main” yang memberi keuntungan sepihak, hanya untuk mereka saja, karena pihak yang disuntik “mudah dibeli”.

Dengan demikian, Persatuan Indonesia bukan saja erat kaitannya dengan Pembangunan Indonesia, tetapi juga dengan Martabat Bangsa, Kepribadian Bangsa dan akhirnya Harga Diri Bangsa. Singkat kata, bahaya laten suksesnya implementasi Pancasila dan UUD 1945 untuk memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia adalah perpecahan (pemecah-belahan), penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dan korupsi.

3 Pencegahan Bahaya Laten: Fokus, Paket Renumerasi dan Penegakan Hukum

Untuk mereduksi timbulnya bahaya laten ini, maka kuncinya adalah fokus. Fokus kepada pembangunan yang sesuai dengan nilai-nilai yang digariskan oleh Pancasila dan UUD 1945. Tepat sekali apa yang dijelaskan oleh penjelasan UUD yang menyatakan bahwa “…. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggara negara untuk memelihara budi pekerti kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur”. “… Yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hal hidupnya negara ialah semangat, semangat para penyelenggara negara, semangat para pemimpin pemerintahan. Meskipun dibikin Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, apabila semangat para penyelenggara negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan, Undang-Undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktek. Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna, akan tetapi jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara. Jadi yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu hidup, atau dengan lain perkataan dinamis”.

Pengharapan-pengharapan diatas mungkin dapat dikatakan diwakili, “atas nama Para Penyelenggara Negara lainnya” oleh sumpah (janji) Presiden (Wakil Presiden) yang tercantum dalam pasal 9 UUD 1945: “…. memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Gbr 15: Fokus - Selurus-lurusnya
Kata kunci di sini adalah SELURUS-LURUSNYA atau kata lainnya adalah FOKUS. Selurus-lurusnya selaras dengan makna yang dikemukakan melalui penjelasan UUD: “… Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan. Negara, menurut pengertian “pembukaan” itu menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah suatu dasar negara yang tidak boleh dilupakan”.

Jika fokusnya adalah selurus-lurusnya menjalankan Pancasila dan UUD 1945, yang mengatasi segala paham golongan, mengatasi paham perseorangan, untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka niscaya perpecahan (pemecah-belahan), penyalahgunaan kekuasaan/wewenang dan korupsi pasti akan dapat dikendalikan, dikurangi bahkan diminimalisasi.

Perlu kesadaran yang sepenuh-penuhnya dan terus menerus bahwa kemerdekaan yang diperoleh oleh Negara Indonesia adalah bukanlah pemberian, tetapi hasil perjuangan yang menumpahkan begitu banyak darah. A change in focus equals a change in result.

Gbr 16: Paket Renumerasi
Negara perlu juga merancang sedemikian rupa paket renumerasi (renumeration package) yang menyeluruh bagi Pemerintah Indonesia dan Para Penyelenggara Negara lainnya, lengkap dengan mekanisme reward & punishment yang berkeadilan dan beradab. Seperti mata uang logam, paket renumerasi ini harus memiliki dua sisi. Sisi pertama menstimulasi motivasi yang tinggi untuk berkarya bagi kemakmuran seluas-luasnya rakyat Indonesia dan sisi yang lain adalah menempatkan rambu-rambu yang aktif untuk mengingatkan akan bahaya yang dihadapi jika dilanggar. Sekali lagi, masa dari 230 juta lebih penduduk Indonesia, tidak dapat ditemukan para ahli sumber daya manusia yang handal!?! Tidak mungkin!

Gbr 17: Penegakan Hukum: Tajam & Buta
Tak kalah pentingnya juga, di samping fokus dan paket renumerasi, untuk menghindari bahaya laten ketidaksuksesan implementasi Pancasila dan UUD 1945 adalah penegakan hukum (law enforcement) yang adil, tidak tebang pilih dan tanpa memandang bulu. Janganlah bermimpi, tanpa penegakan hukum, tidaklah mungkin NKRI mengalami kemakmuran.

Lebih dari 65 tahun yang lalu, Para Pendiri Negara telah memberikan VISI yang jelas untuk Negara Indonesia, yaitu Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (alinea kedua Pembukaan UUD 1945). VISI ini sebenarnya menjabarkan tahapan untuk mencapai kemakmuran. Tanpa kemerdekaan, tidak mungkin persatuan Indonesia terbentuk. Tanpa persatuan, bagaimana mungkin kedaulatan bangsa terwujudkan. Dengan berdaulat, keadilan dapat diterapkan dan dengan keadilan, kemakmuran akhirnya dapat dicapai.

Aktor utama dari keadilan adalah Penegakan Hukum! Secara umum, salah satu ciri negara-negara maju (developed countries) adalah penegakan hukum. Apakah telah sempurna? Tentunya tidak, tetapi atmosfirnya, nuansanya atau anginnya dapat dirasakan, hukum selalu diusahakan untuk ditegakkan seadil-adilnya dan tanpa memandang bulu.

Fakta berbicara bahwa Indonesia masih dikategorikan sebagai negara berkembang (a developing country). Tentu dapat kita yakini bahwa Para Pendiri Negara menginginkan Negara Indonesia menjadi salah satu negara maju di muka bumi ini. Keadilan (Penegakan Hukum) adalah kuncinya, sebagai pintu terakhir, setelah pintu kemerdekaan, persatuan dan kedaulatan, sebelum memasuki kemakmuran.

Strategi Pencapaian 31-33-34

Selanjutnya, Pancasila dan UUD 1945 sebenarnya telah memberikan strategi perwujudan sila kelima Pancasila. Strategi pencapaian ini kita sebut sebagai strategi 31-33-34.

Gbr 18: Pendidikan & Pengajaran
Dimulai pertama-tama dengan pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pengajaran (pasal 31 UUD 1945). Ini adalah yang pertama dan terutama. Bukanlah pula dengan sengaja, Para Pendiri Negara memulainya dengan pengajaran, sebelum membicarakan kesejahteraan sosial (pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945). Dasar pemikirannya adalah sangat logis, tanpa pengetahuan, tanpa pengajaran, tanpa pendidikan dan tanpa pelatihan, tidaklah mungkin, sekali lagi, tidaklah mungkin dapat mengolah dan mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang dikandung di dalamnya dengan benar, guna dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kemakmuran rakyat.

Bukti keberhasilan implementasi dari pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945 adalah ”fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara” (pasal 34 ayat 1 UUD 1945). Tidak mungkin fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, jika pasal 31 dan pasal 33 ayat 1,2 dan 3 UUD 1945 tidak dijalankan dengan perencanaan yang baik dan menyeluruh serta implementasi yang tepat dan konsiten.

Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 dapat juga diartikan sebagai bentuk kontrol dari proses pelaksanaan pasal 31 dan pasal 33 ayat 1, 2 dan 3 UUD 1945. Penambahan ayat 4 dan 5 Pasal 33 UUD 1945 seyogyanya tidak dimanfaatkan untuk mengaburkan pengertian yang dimaksudkan oleh ayat-ayat sebelumnya.

Singkat kata, strategi pencapaian 31-33-34 adalah pertama-tama, Pembangunan Sumber Daya Manusia. Kedua, Ekonomi Kerakyatan. Ketiga, Demokrasi Ekonomi dan Keempat adalah Pengelolaan Kekayaan Bumi dan Air.

Tanpa pendidikan, tidaklah mungkin memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Negara melalui Pemerintah Indonesia dengan demikian wajib memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia terdidik.

Mungkin pertanyaan mendasarnya sekarang, terkait dengan situasi geografis Negara Indonesia yang adalah negara lautan yang di tengah-tengahnya terdapat banyak pulau, adalah pendidikan yang bagaimana yang sebenarnya wajib diserap oleh setiap warga negara Indonesia. Strategi LAUD dan Strategi 31-33-34 kelihatannya dapat dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan fokus, menentukan skala prioritas dan penyusunan bahan pendidikan yang perlu ditekankan dalam setiap jenjang pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Jelas ini bukanlah pekerjaan yang mudah, tetapi tetap dapat dilakukan. Intinya adalah pendidikan seharusnya menstimulasi kreativitas, mengobarkan inovasi, menciptakan jiwa wirausaha dan menghasilkan manusia Indonesia yang berwawasan Nusantara dan siap untuk berkarya. Masa dari 230 juta lebih penduduk Indonesia, tidak dapat ditemukan para ahli pendidikan yang mampu merancangnya!?!. Tidak mungkin!


Gbr 19: Pasar Tradisional
Kedua, Ekonomi Kerakyatan. ”Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi (penjelasan UUD)”.
 

Gbr 20: Koperasi & UKM
Dengan kata lain, ekonomi kerakyatan adalah perekonomian yang memberdayakan seluas-luasnya rakyat Indonesia (padat karya) untuk memakmurkan sebanyak mungkin orang. Semua orang terlibat, sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing, dalam proses pengerjaan, di bawah suatu kepimpinan, untuk menghasilkan produk atau service yang ditargetkan. Sesuai dengan penjelaan UUD, bangun perusahaan yang sesuai dengan ini adalah koperasi. Namun demikian, dengan mempertimbangkan konteksnya saat ini, termasuk juga di dalamnya usaha kecil menengah (UKM). Negara melalui Pemerintah Indonesia memberikan prioritas utama, dalam konteks kesejahteraan sosial, untuk pengembangan UKM dan Koperasi di seluruh pelosok Indonesia. Pemerintah Indonesialah yang menjadi motor penggerak, fasilitator dan stimulator utama. Termasuk juga di dalamnya adalah pelatihan (pendidikan) yang terus menerus, baik yang bersifat soft skills (sebagai contoh: manajemen pengelolaan perusahaan) maupun hard skills (pengetahuan yang berkaitan dengan produk maupun service yang dihasilkan) serta pendanaan melalui perbankan. Bahkan, jika diperlukan, sebuah bank khusus untuk melayani UKM dan Koperasi perlu dibentuk. Semua ini dimaksudkan agar UKM dan Koperasi semakin profesional dan tidak hanya dapat bersaing di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Ketahanan Ekonomi Nasional = Ketahanan Ekonomi UKM & Koperasi!

Gbr 21: Bank UKM
Demokrasi Ekonomi yang dimaksud adalah seperti yang dipaparkan oleh penjelasan UUD: ”Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Kalau tidak, tampuk produksi jatuh ke tangan orang-seorang yang berkuasa dan rakyat yang banyak ditindasinya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang”.

Untuk mengetahui mana yang harus dikuasai negara dan mana yang tidak, tolok ukurnya adalah yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak. Kemudian cabang-cabang produksi yang harus dikuasai negara ini dipetakan, diurutkan berdasarkan prioritas (jangka pendek, menengah dan panjang). Sekali lagi, strategi LAUD dapat dimanfaatkan untuk membantu penetapan skala prioritas ini. Hal ini sangat penting, karena perencanaan infrastruktur, kebutuhan sumber daya manusia dan pendanaannya dapat direncanakan sedini mungkin. Jelas kembali terlihat, betapa pentingnya perencanaan jangka menengah dan jangka panjang yang terpadu yang seharusnya dituangkan dalam GBHN. Alangkah baiknya, sekali lagi, jika GBHN dihidupkan kembali, sebagai acuan bagi Pemerintah Indonesia, terlepas siapapun Presidennya.

Tanpa perlu diragukan, jelas lebih dari cukup para ahli Indonesia yang dapat dan mampu untuk memetakan cabang-cabang produksi mana yang harus dikuasai Negara dan mana yang tidak.
Gbr 22: Dikuasai Negara Yang Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak
Bagi cabang-cabang yang tidak harus dikuasai Negara, maka orang per orang baik rakyat Indonesia maupun asing dapat mengusahakannya dan tentunya diatur oleh mekanismenya tersendiri, tetapi tetap berorientasi kepada pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.





Kesimpulannya adalah sebagai berikut: kriteria bagi cabang-cabang produksi yang harus dikuasai Negara adalah yang penting bagi Negara dan yang menguasai hidup orang banyak. Mengapa harus dikuasai Negara? Untuk menghindari penindasan rakyat banyak (penjelasan UUD). Sedangkan cabang-cabang produksi yang tidak harus dikuasai Negara, rambu-rambunya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gbr 23: Sumber Alam yang Melimpah: Untuk Siapa?
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (pasal 33 ayat 3 UUD 1945)”. Penjelasan UUD menyatakan bahwa ”Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti kalau hanya dibaca teksnya saja. Untuk mengerti sungguh-sungguh maksudnya Undang-Undang Dasar dari suatu negara, kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian kita dapat mengerti apa maksudnya undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu”. Mari sekarang kita mencoba mengeksplorasi latar belakang, konteks dan suasana kebatinan di balik pasal 33 ayat 3 UUD 1945.

Bumi, air dan kekayaan alam Indonesia dieksploitasi sedemikian rupa oleh penjajah, hanya untuk kepentingan mereka sebesar-besarnya selama ratusan tahun, sementara bangsa Indonesia menjadi penontonnya tanpa pernah ikut serta menikmatinya. Kenyataan pahit yang terpapar terang benderang di depan mata kepala Para Pendiri Negara inilah yang sebenarnya membidani terjadinya teks pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Timbul tekad yang kuat bahwa hal yang demikian cukup sampai dengan tanggal 16 Agustus 1945 dan sejak tanggal 17 Agustus 1945, biarlah generasi Para Pendiri Negara dan generasi-generasi berikutnya tidak mengalaminya lagi. Enough is enough!


Gbr 24: Hasil Tambang Emas: Siapa yang Menikmanti?
Dengan demikian supaya tidak terulang kembalinya penindasan rakyat, maka bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dan harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan mencoba memahami suasana kebatinan di balik teks pasal 33 ayat 3 UUD 1945, maka yang dimaksudkan dengan ”harus dikuasai oleh Negara” adalah harus dimiliki, dimanfaatkan, dikelola dan dikendalikan secara aktif, bukan pasif dan bukan dengan cara bagi hasil.


Gbr 25: Bagi Hasil?
Cara bagi hasil tidak akan pernah memberikan kemakmuran seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia, tetapi justru berpotensi membuka peluang terjadinya korupsi. Sedangkan kemampuan mengelola sendiri akan meningkatkan kepercayaan diri bangsa Indonesia dan hasilnya, karena kita yang mengendalikan, akan dengan mudah dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat Indonesia seluas-luasnya. Kemampuan mengelola sendiri juga akan meningkatkan kecerdasan bangsa, karena pada prinsipnya pengetahuan itu sifatnya tidak statis, tetapi dinamis. Masa dari 230 juta lebih penduduk Indonesia tidak didapati orang-orang cerdas yang siap dididik dan dilatih untuk mampu mengelola bumi, air dan kekayaan alam yang dikandungnya!?! Tidak mungkin, pasti ada.

Jadi sebenarnya tidak ada istilah ”daripada memiliki, tetapi tidak dapat memanfaatkan, maka lebih baik disewakan atau diolah oleh asing dengan cara bagi hasil”. Pancasila dan UUD 1945 tidak mengenal jalan pintas (short cut) dan atau instant process. Polanya sudah jelas, strategi 31-33-34.

Gbr 26: Transfer of Knowledge?
Transfer of knowledge itu sebenarnya hanya basa-basi. Itu tidak akan pernah ada. Pengetahuan (knowledge) harus dicari, diusahakan, diperjuangkan dengan usaha cerdas, bekerja keras dan sungguh-sungguh. Tidak ada jalan pintas (short cut). Dengan mengakui KYME sebagai salah satu dasar negara, maka kita percaya bahwa semua manusia itu sederajat, tidak ada yang lebih diistimewakan. Semua sama di mata TYME. TYME adalah Tuhan Yang Maha Adil, tidak memandang bulu. Artinya kita semua telah dipersiapkan dengan ”bekal” yang sama untuk memperoleh pengetahuan. Hanya saja tanggung jawab kitalah yang harus memperjuangkannya.

”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, berarti membuka peluang sebesar-besarnya untuk semua ide yang baik untuk diperhatikan dengan seksama dan kemudian diterapkan, mempermudah semua birokrasi tanpa mengurangi pengawasan dan kualitas serta senantiasa meningkatkan pelayanan publik yang semakin hari semakin membaik dan semakin murah. Ini adalah tanggung jawab Pemerintah Negara Indonesia dan Para Penyelenggara Negara lainnya.

Gbr 27: Pelayanan Publik
Dengan demikian pemasukan Negara seharusnya bukanlah dari pelayanan publik. Secara umum, segala pembangunan yang sifatnya untuk pelayanan publik guna menjangkau masyarakat dari segala lapisan, bukanlah kesempatan bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk mencari laba. Kalaupun ada partisipasi rakyat, maka inipun hanyalah sampai dengan titik BEP (Break Even Point), setelah itu dihapuskan. Kalaupun tetap ada biayanya, maka biaya ini adalah biaya minimum (at cost) untuk pemeliharaan (maintenance), bukan utk mencari laba. Esensinya, pelayanan publik haruslah semakin membaik dan semakin murah.

Pendapatan Negara haruslah berasal dari produk-produk bernilai tambah (added value products) dan pajak. Dengan meningkatnya perekonomian, maka meningkat jugalah pajak yang diperoleh Negara.

Bagaimanakah sekarang langkah praktisnya penerapan strategi 31-33-34? Katakanlah ada ditemukan kekayaan alam yang berpotensi untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jika tidak ditemukannya ahli yang berkaitan di antara rakyat Indonesia, maka kata kuncinya di sini adalah TUNDA. Tunda untuk mengeksplorasi kekayaan alam tersebut, sampai ditemukannya manusia Indonesia yang ahli.

Gbr 28: Tunda
Kata TUNDA untuk zaman yang sekarang katanya zaman yang serba cepat, instant, dan sebagainya adalah kata yang tidak populer. Padahal sebenarnya ini adalah kata yang sangat berkuasa (so powerful).

Kerusakan itu selalu timbulnya kemudian bukan sekarang. Penyesalan, di sisi lain, itu juga selalu datang belakangan, bukan di depan. TUNDA adalah sebenarnya tetap melaksanakannya, tetapi tidak sekarang, melainkan pada waktu yang kemudian. TUNDA juga memberikan jeda waktu untuk kita mendefinisikan kembali fokus kita, supaya tidak salah arah atau salah penerapan.

Gbr 29: Tenaga Ahli Indonesia
Jika tidak ada, berdasarkan strategi pencapaian 31-33-34, maka Pemerintah Negara Indonesia mengusahakannya dengan cara, misalkan, mengirimkan putra putri Indonesia yang terbaik untuk dididik dalam bidang yang terkait di perguruan-perguruan tinggi atau sekolah-sekolah khusus di luar negeri. Setelah mereka selesai, kemudian menjadi ahli, maka barulah eksplorasi kekayaan alam yang bersangkutan dilaksanakan. Namun demikian, jika masih dirasakan belum mencukupi, dengan didampingi oleh para ahli Indonesia, Pemerintah dapat mempekerjakan (hire) tenaga-tenaga ahli dari luar negeri sebagai technical advisors sampai dengan putra-putri Indonesia sanggup mengerjakannya sendiri. Dengan demikian, kendali tetap di tangan Pemerintah Negara Indonesia dan para ahli Indonesia. Proses demikian, yaitu ”learning by doing process” akan meningkatkan pengalaman dan kecerdasan para ahli Indonesia yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk diteruskan kepada generasi berikutnya. Kepercayaan yang diberikan oleh Negara kepada para ahli Indonesia akan menggelorakan semangat mereka untuk secara berkesinambungan melakukan perbaikan terus menerus (continuous improvement). Harga diri bangsa naik, sehingga kita tidak dipandang sebelah mata oleh bangsa-bangsa lain.

Gbr 30: Lembaga Keuangan Internasional
Jika tidak ada dana untuk mengelola kekayaan alam yang bersangkutan, sedangkan tenaga-tenaga ahli Indonesia sudah ada, maka dapat dicarikan jalan keluar melalui mobilisasi dana masyarakat dan atau pinjaman luar negeri. Pinjaman luar negeri yang dimaksud adalah pinjaman tanpa intrik politik, tanpa perjanjian politik, benar-benar bisnis murni (pure business) seperti layaknya sebuah bank yang memberikan pinjaman kepada nasabahnya, yang pelunasannya berasal dari cash flows proyek pengelolaan kekayaan alam yang dimaksud. Masa dari lebih 230 juta rakyat Indonesia, tidak bisa ditemukan para lobbysts, ahli keuangan & perbankan serta ahli pasar modal yang handal yang mampu meyakinkan masyarakat Indonesia maupun dunia luar tanpa mengorbankan kedaulatan bangsa dan negara Indonesia!?!

Gbr 31: Added Value Products
Untuk menambah Pendapatan Negara yang terus menerus dan konsisten, sejak dini haruslah ditanamkan semangat kepada sanubari kita bahwa bukanlah bahan-bahan dasar (raw materials), tetapi added value products yang seharusnya diekspor ke luar negeri. Jika belum mampu untuk menjual added value products maka kita harus berani, menunda penjualan bahan-bahan dasar tersebut ke luar negeri atau paling tidak harus diprioritaskan terlebih dahulu untuk kepentingan nasional seluas-luasnya, baru ”sisanya” diekspor. Kemudian, secara berbarengan atau pada saat bersamaan, kembali mempersiapkan putra-putri Indonesia terbaik dengan mengirim mereka belajar ke luar negeri, kalau tidak tersedia di dalam negeri, untuk belajar dan dididik.

Gbr 32: Continuous Improvement
Akhirnya yang tidak kalah pentingnya (last but not least), khususnya untuk semua cabang produksi yang dikuasai negara serta pengelolaan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sangatlah diperlukan sebuah pengelolaan yang profesional dan selalu meningkat lebih baik dan lebih baik (continouos improvement). Produktivitas ditingkatkan dan efisiennya dikembangkan terus menerus, sehingga harga jual produknya menjadi kompetitif, dapat bersaing dengan produk-produk yang sama dari negara lain. Masa dari lebih 230 juta rakyat Indonesia, tidak dapat ditemukan para ahli produktivitas yang mampu!?! Tidak mungkin, pasti ada!

Dari pemaparan di atas, sangat jelas tersirat bahwa betapa sangat pentingnya perencanaan jangka menengah dan panjang (GBHN) agar ”penundaan” yang tidak perlu, tidak usah terjadi. Segala sesuatunya direncanakan dan dipersiapkan dengan baik. Jika ini dapat diwujudkan, niscaya keadilan sosial dan kemakmuran seluas-luasnya bagi seluruh rakyat Indonesia bukanlah sesuatu yang mustahil.

Faktanya ... ... ...

Negara Indonesia telah lebih dari 65 tahun merdeka dari kolonialisme model ala sebelum 17 Agustus 1945. Bahkan, jika kita mengacu kepada VISI dari Para Pendiri Negara yang tertera di alinea kedua Pembukaan UUD 1945, kita dapat mengatakan bahwa kita bukan hanya telah merdeka, tetapi telah bersatu dan berdaulat.

Namun demikian, yang perlu kita waspadai bersama adalah apakah kita, setelah tanggal 17 Agustus 1945 hingga kini, terjajah kembali, tetapi bukan dengan model yang sebelumnya, melainkan oleh kebijakan-kebijakan yang salah yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Rongrongan terhadap Persatuan Indonesia akan selalu ada, baik yang sumbernya dari dalam maupun luar negeri. Berjaga-jaga tentunya kata kunci dalam hal ini. Jika berkaitan dengan kedaulatan, mungkin pertanyaan yang tepat adalah apakah saat ini kita telah sebenar-benarnya berdaulat atas bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Ini tentunya menjadi renungan kita bersama.


Gbr 33: Potret Kemiskinan
Selanjutnya, bagaimana halnya dengan keadilan dan kemakmuran? Jika bersandar kepada fakta, maka berdasarkan kategori yang umumnya digunakan, Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai salah satu negara berkembang (a developing country). Masih bersyukur tidak dianggap sebagai sebuah negara terbelakang (an underdeveloped country), tetapi jelas belum dapat disejajarkan dengan negara-negara maju (developed countries).


Gbr 34: BRICS: "I" Bukan Untuk Indonesia
Mengapa setelah sedemikian lama, Indonesia masih dikategorikan sebagai sebuah negara berkembang (a developing country)? Tambahan lagi, kita juga tidak termasuk di dalam kelompok negara-negara BRICS. “I” yang dimaksud adalah untuk India dan bukan untuk Indonesia. Apakah saat ini ada terlihat tanda-tanda positip bahwa kita sedang melaju, menuju sebuah negara maju (a developed country)?

Yang dikuatirkan tentunya adalah, bukannya tanda-tanda kemajuan menuju a developed country yang tampak, tetapi malahan tanda-tanda kemunduran. Belum lagi, kalau berpatokan kepada strategi pencapaian 31-33-34 yang digariskan oleh UUD 1945, apakah fakir miskin dan anak-anak yang terlantar sudah dipelihara oleh negara?

Kesimpulan

Gbr 35: UUD 1945
Sebenarnya Pancasila dan UUD 1945 telah menyediakan berbagai strategi, seperti strategi prioritas LAUD dan strategi pencapaian 31-33-34 untuk mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apakah ada perpecahan atau pemecah-belahan? Apakah telah terjadi penyalah-gunaan kekuasaan/wewenang? Apakah korupsi telah merebak ke sana sini? Seberapa kroniskah ”ia”?

Gbr 36: Pancasila
Kelihatannya, kita perlu melakukan sebuah evaluasi secara penuh, serius dan menyeluruh (total evaluation & review). Apakah Pancasila dan UUD 1945 telah dijalankan selurus-lurusnya? Setelah diketahui penyebabnya, maka tentunya sangat diperlukan tindak-lanjut (follow-up). Semua kebijakan yang tidak sesuai dengan Pancasila & UUD 1945 seharusnya dihentikan. Undang-undang dan segala turunannya yang tidak senafas juga perlu diperbaharui atau bahkan dipetimatikan.

Pada kesempatan ini, marilah kita memberikan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Para Pendiri Negara yang telah bersusah payah mengupayakan Dasar Negara, Pancasila dan Hukum Dasar, UUD 1945 yang luar biasa sebagai landasan untuk kita bernegara dan berbangsa. Jelas tampak, Para Pendiri Negara benar-benar telah dapat melihat jauh ke depan. Sudah tergambar di dalam benak mereka bahwa jika Pancasila dan UUD 45 ini dijalankan dengan selurus-lurusnya, maka seperti yang tertulis di alinea kedua Pembukaan UUD 45, yaitu Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur, pasti tercapai.

Gbr 37: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Merah Putih
Jadi bagaimana sekarang? Masa dari lebih 230 juta penduduk Indonesia tidak ada “segelintir orang” yang semangat, berani dan dapat memimpin serta melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan cara menerapkan selurus-lurusnya Pancasila dan UUD 1945 untuk menuju a developed country dan bahkan, tidak mustahil, menjadi sebuah negara adi daya!

Pancasila dan UUD 1945 mengajarkan bahwa manusia Indonesia seharusnya adalah manusia yang adil dan beradab, bersatu bersama dalam permusyawaratan perwakilan untuk menyelesaikan persoalan dan atau mencapai tujuan. Ini menyiratkan bahwa Pancasila dan UUD 1945 mendorong partisipasi penuh (total participation) dari seluruh rakyat Indonesia untuk bahu membahu, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jika kita benar-benar ”satu bangsa” dengan ”satu bahasa”, maka apapun yang kita rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.

Kiranya rakyat Indonesia di seluruh pelosok Indonesia peka, sekali lagi peka, akan hal ini dan bersama-sama mendorong “segelintir orang” tersebut, sebagai wakilnya (sila keempat Pancasila), untuk naik ke panggung penyelenggaraan Negara Indonesia. Marilah kita tetap OPTIMIS!

Akhir kata, Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa (penerapan selurus-lurusnya) Pancasila dan UUD 1945 adalah Negara Lain!


*) Note / Acknowledgement:
The sources of all pictures displayed in the essay above are acknowledged here as follows:
Gbr 2: Sila Pertama, http://negeriemas.files.wordpress.com/2011/08/sila-pertama-pancasila.jpg 
Gbr 3: Tuhan itu Ada dan Nyata, http://www.fanpop.com/clubs/god-the-creator/images/11439510/title/stunning-creation-wallpaper
Gbr 4: Sila Kedua, http://www.frewaremini.com/2014/01/sejarah-arti-makna-lambang-garuda.html
Gbr 9: Laut Indonesia yang Indah dan Kaya akan Ikan, http://www.trijayafmplg.net/wp-content/uploads/2011/07/laut.jpg
Gbr 10: Pesawat Terbang, http://i51.tinypic.com/2eat30y.jpg
Gbr 14: Korupsi Menyebabkan Kerusakan Moral dan Mental, http://zunia.org/uploads/pics/1306828181_75.jpg
Gbr 16: Paket Renumerasi, http://www.taxassist.co.uk/resources/show-article/id/25
Gbr 18: Pendidikan & Pengajaran, http://www.ecn.na/voter-education1
Gbr 20: Koperasi & UKM, http://repository.unhas.ac.id/handle/123456789/3205
Gbr 22: Dikuasai Negara yang Menyangkut Hajat Orang Banyak, http://www.infopilihan.com/nasional/pengamat-elpiji-12-kg-menyangkut-hajat-hidup-orang-banyak
Gbr 23: Sumber Alam yang Melimpah: Untuk Siapa?, http://empoweringcommunities.anu.edu.au/images/minepit.jpg
Gbr 31: Added Value Products, http://benalder.co.uk/images/addedvalue.png
Gbr 34: BRICS: “I” Bukan Untuk Indonesia, http://images.theage.com.au/2011/04/27/2329009/brics_main-420x0.jpg
Gbr 37: Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, Merah Putih, http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/71057_110996045607527_1715114_n.jpg